Arsip Tag: Persentase anggaran untuk pusat dan daerah

Korupsi dibidang pendidikan di daerah sangat mengerikan





Baru-baru ini Ade Irawan yang merupakan Deputi Koordinator Badan ICW atau Pekerja Indonesia Corruption Watch korupsi dinas pendidikan di daerah sangat mengerikan artinya sudah luar biasa besarnya. Suatu pernyataan yang tidak pernah kita sangka. Bahkan asumsi kita selama kekurangan dana pendidikan di daerah yang selalu identik dengan kurangnya dana untuk menunjang kegiatan operasional pendidikan di daeran.

“Dari total anggaran pendidikan pada tahun 2016 sebesar Rp 424,7 triliun, sebesar 33,8 persen dikelola oleh Pemerintah pusat dan 64,9 persen dikelola oleh lembaga pendidikan daerah-daerah,” ujar Ade Irawan

Menurut Ade perilaku korup di dunia pendidikan tersebut sudah menggurita yang melibatkan mulai dari pembuat kebijakan sampai institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi yang sudah terbiasa sejak jaman dulu sepertinya departemen ini seperti sulit tersentuh hukum seperti KPK, artinya masih jarang terdengarnya pejabat di kementrian pendidikan di pusat dan daerah tertangkap oleh KPK.

Pendidikan adalah salah satu unsur untuk memajukan bangsa. Kemajuan dari suatu bangsa dilihat bagaimana pendidikan itu dijalankan sehingga rakyatnya berpendidikan yang cukup. Tentu saja seberapa banyak dana yang harus dikucurkan dari APBN untuk itu. Kita selalu mendengungkan APBN digunakan sebesar 20% untuk pendidikan tetapi bagaimana pula pengawasan yang dilakukan terhadap biaya yang dikeluarkan itu. Pengawasan dalam pengeluaran pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Baca juga Asuransi pendidikan

Korupsi terjadi mulai dari oknum kepala dinas, anggota DPR/DPRD, termasuk pejabat kementerian dan guru, hingga kepala sekolah pun ikut terseret dalam kasus korupsi.Tentu ICW juga sudah mempunyai data sehingga mengeluarkan penegasan seperti itu.
Bahkan, menurut pemetaan yang dilakukan ICW, dinas pendidikan menjadi lembaga yang rentan korupsi, disusul sekolah, universitas, pemkab/pemko dan pemerintah provinsi.




Terhitung semenjak tahun 2005 sampai 2016 ada sekitar 425 kasus korupsi di dunia pendidikan.
Sebanyak 214 kasus korupsi pendidikan terjadi di dinas pendidikan di seluruh Indonesia.

Objek korupsi pendidikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, dan dana BOS hingga infrastruktur sekolah serta dana buku.
Korupsi pendidikan di Dinas pendidikan menjadi masuk akal karena sebagian anggaran pendidikan saat ini masih dikelola oleh dinas pendidikan di daerah.

Untuk itu, menurut Ade Irawan, upaya untuk melawan korupsi dapat berupa mendorong proses penganggaran lebih partisipatif dan terbuka dan transoparan dan dikelola secara lebih profesional seperti E-budgeting sehingga penggunaan dana di pendidikan secara jelas diketahui kemana arahnya.
Sehingga publik bisa turut mengawasi, Memperbaiki tata kelola di kementrian, dinas, kanwil, dan institusi penyelenggara pendidikan dan memperkuat pengawasan internal maupun eksternal.

Artikel auransi pendidikan sinarmas