Arsip Tag: triwulan pertama dana BOS belum ada

Sekolah cari pinjaman akibat dana BOS belum cair

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS sampai triwulan pertama ini belum cair juga akibatnya ratusan sekolah tingkat SMA/SMK di propinsi Jambi akhirnya mencoba mencari utangan untuk menutupi biaya operasional sekolah mereka.




Disebutkan ada sekitar 450 SMA dan 164 SMK belum mendapatkan dana BOS. Hal ini dikatakan Bappeda Prvinsi Jambi, dan total alokasi dana untuk itu sebesar Rp 169.817.200.000

Untuk tingkat SMA Rp 103.426.400.000 dan untuk SMK sebesar Rp 66.390.800.000 besaran ini dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menerima dana BOS.

“Untuk menutupi biaya operasional terpaksa ngutang dulu kepada langgan” kata Khairil yang merupakan kepala SMA 6 kota Jambi. Selain itu juga menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya operasional sehari-hari.

Cara lain mereka juga menggunakan dana OSIS sebedar Rp 20.000 per orang, hal ini katanya sudah merupakan kesepakatan dengan orang tua. Dana ini digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler sampai kepada kegiatan siswa diluar sekolah.

” Kami selalu berdiskusi dengan orang tua jika ada kendala, sehingga menemukan solusi” katanya. baca juga pinjaman pribadi segera

Persoalan dari yang kecil hingga besar selalu diharpkan ada solusi, dan orang tua diharpakan mengerti terhadap persalan yang ada. Persalan tersebut harus jelas dan bisa dipahami.

“Sebagai contoh kertas dan tinta yang harus ada setiap saat” lanjutnya.
Persoalan yang sama juga dihadapi oleh SMA 1 kota Jambi dengan menggunakan dana OSI untuk menutupi dana operasional sehari-hari. Hal ini dikatakan leh kepala SMAN 1 kta Jambi Evariana.

Katanya dana operasinal masih bisa ditanggulangi, walau tidak semua menggunakan dana OSIS atau menggunakan dana pribadi dan juga ngutang sana dan sini.

Masalah seperti ini harus diselesaikan dengan segera karena akan mengganggu stabilitas pendidikan kata Bahren Nurdin yang merupakan akademisi UIN Sulthan Thaha Saifuffin.

“Apalagi kalau sempat kepala sekolah harus berutang dan harus mencari ide lain untuk mengatasi hal tersebut maka sistem pendidikan nya sudah tidak sehat lagi” katanya.




Hal ini berkaitan dengan pejabat yang mana masih dijabat leh pelaksana tugas dan sering kali plt tidak dapat bertugas dengan maksimal. Untuk itu pemerintah Jambi harus segera membenahi sistem di dinas pendidikan karena ini merupakan dmain pemerintah.

Menurut Bahren kepala sekolah harus cerdas untuk menghadapi persalan ini, jangan sampai kepala sekolah terjebak terhadap pungutan liar karena banyaknya permintaan dana kepada orang tua murid untuk membiayai dana operasinal sekolah.

Kalau kita perhatikan dengan tersendatnya dana BOS tersebut seharusnya kita heran, kenapa masalah ini bisa terjadi, dan anehnya juga setiap kepala sekolah untuk SMA dan SMA justru mencba mengatasi dengan dana keuangan berupa pinjaman atau utangan. Loh koq mereka mau? Lalu mengapa mereka tidak mengadu ke dinas pendidikan atau ke menteri? Kalau perlu melakukan aksi demo kalau tidak diperhatikan. Soalnya dana sudah tersedia tapi nyankutnya dimana? kalu perlu diseliki lebih lanjut, bukan mencari utangan!